MUSUH SEKALIGUS MURID

Analisis Jatuhnya Sukarno dan Lahirnya Orde Baru Serta Kebijakan-kebijakannya

M Miftahul Firdaus -- XII IPA 2 (3200007)

Jika kita membicarakan tentang lahirnya Orde Baru (Orba),maka hal itu tidak terlepas dari jatuhnya Orde Sukarno dan peristiwa G30S/PKI. Dalam banyak referensi, tertulis berbagai macam versi mengenai terjadinya G30S/PKI, lengsernya Sukarno, dan lahirnya Orba. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa versi dari beberapa referensi yang saya baca dan rangkum menjadi satu cerita tunggal mengenai peristiwa tersebut. Tapi sebelumnya, saya akan membahas peristiwa yang turut ”memanggang kaki” Bung Karno dan membuatnya lengser.

PETA BESAR PERANG DINGIN

Selama duapuluh lima tahun terakhir, Amerika Serikat ... telah menyelimuti Asia dengan suatu bayangan raksasa melalui tiga perang.

Keyes Beech[1]

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merdeka pada saat-saat yang dekat dengan Perang Dunia II dan kemudian dilanjutkan Perang Dingin. Yang disebutkan kedua melibatkan dua kekuatan adidaya sekaligus dua representasi ideologi yang berlawanan arah : Soviet dan amerika Serikat (AS).

AS, sebagaimana kita ketahui pula, telah menjadi inspirasi mengenai negara yang merdeka dan anti-kolonial bagi para pejuang kemerdekaan di Indonesia. Namun, ketika berada dalam perang dingin, situasi menjadi paradoks. Di satu sisi, negara itu mengobarkan ke seluruh dunia semangat untuk mengatur bangsa secara mandiri sementara di sisi lain, tidak mau kehilangan dan berusaha meluaskan pengaruhnya baik kepada sekutu-sekutunya maupun negara-negara yang baru merdeka yang kebanyakan berada di wilayah Asia. Salah saatunya dan amat penting secara ekonomi dan geografis adalah Indonesia.

Karena itu, kebijakan-kebijakan luar negeri AS dipenuhi oleh sentimen-sentimen Perang Dingin, termasuk kebijakan luar negerinya terhadap Indonesia. Salah satunya, demi upaya memperkuat posisi, adalah dukungan atas upaya penjajahan kembali Belanda atas Indonesia.

Presiden-presiden AS, mulai dari Roosevelt hingga Lyndon B. Jonshon, menerapkan kebijakan yang penuh intervensi Indonesia, bahkan sampai mendukung Permesta dan PRRI melalui CIA. Terutama karena dipengaruhi oleh pandangan Menlu AS dan pemimpin tertinggi CIA, John Foster Dules dan Allen Welsh Dulles. Sehingga pendapat yang objektif dari Dubes AS di Indonesia sendiri, seperti Galbraith, tidak diindahkan. Walhasil, dengan sikap AS yang lebih mendukung Belanda, maka Indonesia, dalam hal ini kebanyakan Bung Karno, semaki condong ke kubu Soviet. Meskipun ada upaya harmonisasi pada masa Kennedy, tapi ia keburu meniggal dan perseteruan politik antara PKI (yang dimusuhi AS) di satu sisi dengan Angkatan Darat (yang digelontori bantuan militer AS) semakin meruncing. Sementara Sukarno sebagai kekuatan politik lainnya, gagal menengahi. Maka, pecahnya konflik tinggal menunggu waktu.

Persaingan itu berubah menjadi putsch berdarah tanggal 30 September – 1 Oktober 1965. Enam jenderal AD terbunuh akibat peristiwa tesebut. Sementara sekelompok perwira AD menyebut diri berada di baliknya. Mereka adalah Letkol. Untung Samsuri, Kol. Abdul Latief, dan Brigjend. Soepardjo. Kelompok itu segera diketahui dan dalam hitungan jam, dimusnahkan. G30 pun bubar.

Namun, ditengah ketidakpastian politik yang tampaknya memang terencana, sekelompok oknum pimpinan militer menuduh bahwa PKI-lah dalang di balik peristiwa berdarah itu. Suatu tuduhan yang juga didukung Dubes AS untuk Indonesia waktu itu, Marshall Green. Padahal sementara kalangan berpendapat bahwa peristiwa itu adalah akibat dari persaingan internal dalam tubuh AD sendiri.[2]

GAGALNYA  SUKARNO ATASI KONFLIK

Pasca peristiwa G30 S (yang segera berubah menjadi G 30S/PKI), kacaunya situasi politik memaksa Sukarno mengadakan pertemuan dengan berbagai parpol, seperti PSII, NU, Muhammadiyah, Partai Katholik, Partindo, Perti, Parkondo, dan Front Pancasila pada tanggal 10 Maret  1966. Sukarno didampingi oleh A.M. Hanai (Dubes untuk Kuba), dr. Sumarno (Mandagri), Dr. Subandrio (Wakil Perdana Menteri), Dr. J. Leimena Mayjen. Achmadi (Menteri Penerangan), dan Chaerul Saleh.[3]

Dalam pertemuan tersebut, Sukarno meminta supaya para parpol yang hadir untuk mengecam dan menolak demonstrasi mahasiswa dan Tritura/Tri Tuntutan Rakyat (salah satunya menuntut pembubaran PKI). Pertemuan berujung buntu karena Front Pancasila berseberangan dengan Sukarno.

Kemudian pemerintah mengadakan sidang paripurna sehari kemudian sebagai tindak lanjut atas merebaknya krisis ekonomi, sosial, dan politik. Di tengah-tengah pidato Bung Karno, terdapat pasukan tak dikenal di luar istana. Presiden Sukarno kemudian pergi ke Istana Bogor didampingi Subandrio, Saleh, dan Leimena yang menyusul setelah menutup sidang.

Sebagai reaksi atas hal tersebut, para perwira tinggi AD (sebagai satu-satunya kekuatan politik selain Bung Karno), Brigjen. Amir Machmud, Mayjen. Basuki Rachmat, dan Brigjen M. Yusuf, yang disusul oleh Panglima AD sekaligus Panglima Kopkamtib, Mayjen Suharto, segera menemui Sukarno. Mereka menyatakan bahwa mereka tetap setia di belakangnya.

Sebelumnya, tanggal 2 Oktober, Suharto dan Sukarno pernah konflik mengenai apa yang harus dilakukan terhadap PKI. Sukarno dengan keras menolak pembubaran partai itu karena tidak konsisten dengan politik Nasakom-nya. Walhasil, dalam kondisi keamanan yang kritis, Suharto memanfaatkan keadaan dengan meminta Sukarno mengizinkannya membubarkan PKI dan mengamankan keadaan.

Kemudian, setelah ketiga perwira tinggi AD mengadakan pertemuan dengan Sukarn danpara pendampingnya, dibahaslah sebuah konsep surat perintah kepada Suharto yang berisi perintah mengatasi masalah keamanan dan krisis politik. Surat perintah itu disebut SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat perintah itu sendiri kontroversial karena multitafsir.

Selanjutnya mudah ditebak. Sehari setelah surat perintah diberikan, Suharto melarang dan membubarkan PKI. Bahkan 15 anggota kabnet dari unsur komunis ditahan. Langkah-langkah itu didukung luas karena sesuai Tritura. Maka Suharto segera meluaska pengaruhnya ke bidang lain. Hal itu didukung TAP MPRS No. IX/MPRS/1996 yang memberikan wewenang pada Suharto untuk ”mengambil segala tindakan yang dinilai penting untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketenangan sosial guna memperlancar jalannya revolusi”. Suharto pun melangkah lebih jauh dengan membentuk kabinet AMPERA pada 28 Juli.

Sementara itu, pidato pertanggungjawaban Sukarno tidak disetujui oleh Majelis Sidang Umum MPRS. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara tersebut dinilai tidak lengkap karena tidak menceritakan peristiwa G 30S/PKI. Revisi pidato tersebut (Pel Nawaksara) justru membuat situasi politik semakin memanas karena ketidak penolakan dari berbagai DPRD dan organisasi. Menanggapinya, DPR mengajukan memorandum agar MPRS segera mengadakan sidang umum. Sementara itu, pihak ABRI ”membujuk” Sukarno untuk menyerahkan kekuasaan kepada Suharto sebelum diadakannya Sidang Umum MPRS tersebut.

Selanjutnya, tanggal 7 Februari 1967, Suharto menerima surat dari Sukarno melalui Hardi,S.H. Surat itu berisi penugasan untuk mengatasi masalah pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan surat itu, Suharto membuat konsepsi tentang berhalangannya Presiden Sukarno memimpin pemerintahan dan menyerahkan tanggung jawab kekuasaan kepadanya. Konsepsi itu ia ajukan pada Sukarno pada empat hari berselang. Sukarno menolak dan ingin perubahan konsepsi. Konsepsi pun kembali diajukan pada 13 Februari dengan pengubahan. Sukarno tetap menolak tapi akhirnya menerima setelah atas perantara ajudannya, Mayjen. Suryo, mendapatkan jaminan dari Jenderal Suharto.

Sukarno menandatangani konsepsi tersebut pada 20 Februari 1967 setelah adanya jaminan tersebut. Setelah diumumkannya penandatanganan konsepsi tersebut pada 23 Februari, dengan disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet AMPERA dan anggota kabinet, Presiden Sukarno secara resmi menyerahkan kekuasaan sebagai presiden kepada Suharto[4]. Lahirlah Orde Baru.

BERBAGAI KEBIJAKAN ORBA

Guna melanggengkan kekuasaan, Orba menerbitkan berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan Orba memiliki sisi-sisi yang banyak berlawanan dengan era Sukarno. Salah satunya adalah hubungan yang erat dengan negara-negara Free World. Sementara itu, gaya tangan besi pemerintahan Sukarno di masa Demokrasi Terpimpin, dilanjutkan oleh Suharto. Bahkan dengan cara yang lebih tersistem sekaligus lebih rapih komandonya. Sehingga boleh dikatakan, Orba adalah ”musuh” sekaligus ”murid” dari Orla. Apa sajakah kebijakan era Orba itu?

1.       Penguatan Pancasila (Penataran P-4)

Pancasila sebagai dasar negara pada awalnya bersifat multitafsir. Hal ini tampak dalam fleksibilitas pemerintahan yang berganti-ganti dari sistem negara kesatuan menjadi negara federal, dari demokrasi multipartai menjadi demokrasi terpimpin, dan sebagainya guna menyesuaikan dengan kondisi politik yang ada bai di dalam maupun di luar negeri. Hal itu pulalah yang menyebabkan rawannya terjadi rongrongan terhadap pemerintah pusat. Maka, di bawah Orba, Pancasila disatutafsirkan dan dibuat sedemikian detail poin-poin pengamalannya.

Untuk merumuskan poin-poin pengamalan tunggal tersebut, dibentuklah Panitia Lima. Terdiri dari Moh. Hatta[5] (ketua), Mr. A. Subardjo, Prof. Mr. AG. Pringgodigdo, Prof. Mr. Sunario, dan Mr. A.A. Maramis. Panitia itu bertugas merumuskan Pancasila dan berhasil mengumumkan hasil kerjanya pada 10 Februari 1975 yang diber nama ”Uraian Pancasila” kepada pers[6].

Selanjutnya, hasil kerja tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dibahas. Hasilnya kemudian berupa rumusan yang diberi nama Ekaprasetia Pancakarsa. Pada Sidang Umum MPR-RI tanggal 11-23 Maret, pemerintah mengajukan rumusan tersebut untuk disahkan dengan TAP MPR No. II/MPR/1978 dan ditetapkan sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Setelah itu, diadakan enataran P-4 sebagai penataran wajib bagi seluruh kalangan, baik pemerintah, PNS, hingga anak-anak SD.

2.       Dwifungsi ABRI

Konsep Dwifungsi ABRI digagas oleh Jend. A.H. Nasution. Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI, yaitu dalam bidanag pertahanan dan keamanan (hankam) sekaligus peran sosial politik[7]. Gagasan ini didasari oleh adanya legitimasi sejarah berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan Nasution. Rekonstruksi itu menghasilkan bahwa ”militer dan metode perjuangan bersenjatanya” berada ”di titik sentral pengakuan kedaulatan”.

Menurut Andi Widjajanto, anggota staf pengajar UI, menilai buku Nasution Sekitar Perang Kemerdekaan mencoba mengajewantahkan legitimasi tersebut sehingga melahirkan konsep ”hak waris” militer atas pembentukkan negara. Lebih lanjut, ”intervensi militer dalam politik dengan demikian tak akan muncul jika tidak ada legitimasi sejarah”.

Nasution mengungkapkan gagasannya itu pada pidato ” Jalan Tengah” (1958) dengan konsep ”Kelompok Fungsional” (1957) sehingga tercipta doktrin dwifungsi ABRI. Sebuah doktrin yang memungkinkan ABRI mendapatkan jatah kursi melalui pengangkatan.

Doktrin itu pulalah yang membuat Nasution dipuji sekaligus dicaci. Konsepnya pada awalnya hanya pelibatan militer terbatas untuk mengisi kekosongan kekuasaan di pemerintah, membawa tentara lebih jauh erasuk ke kehidupan bangsa. Jaleswari Pramowardhani, peneliti LIPI, menganggap dwifungsi membuat tentara memainkan peran ganda yang sangat represif dan eksesif di masa Orba sekaligus dimanfaatkan seluas-luasnya oleh rezim Suharto. Ironisnya, Nasution, sang aktor intelektual sendiri justru dikucilkan hampir sepanjang Orde Baru[8].

3.       Fusi parpol

Jika pemilu parlemen pada masa Orla melibatkan banyak partai dan mengakibatkan terjadinya inefisiensi pemerintahan lantaran konflik kepentingan antar partai dan seringnya gonta-gantai kabinet, maka pada masa Orba partai-partai tersebut dilebur. Praktik fusi partai tersebut dilakukan pada tahun 1975 berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975. Proses tersebut menghasilkan komposisi sebagai berikut.

a.       Partai Demokrasi Indonesia /PDI (11 Januari 1973). Terdiri dari PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Murba.

b.      Partai Persatuan Pembangunan/PPP (5 Januari 1973). Terdiri dari NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti)

c.       Partai Golongan Karya (Golkar) yang terdiri dari berbagai organisasi profesi, seperti organisasi buruh, organisasi seniman, pemuda, dan masyarakat.

Pada pemilu-pemilu masa Orba, Golkar selalu mendapatkan kemenangan mutlak. Bahkan sebelum terjadi fusi partai pada Pemilu 1971. Hal ini mengindikasikan bagaimana setiap PNS (pegawai Negeri Sipil) diharuskan untuk memilih Golkar. Golkar pun menjadi alat pemerintah menancapkan kekuasaan. Hal itu juga tidak terlepas dari politisasi penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas pergerakan sehingga tidak boleh ada bentuk kegiatan lain di masyarakat selain di bawah naungan Golkar.[9]

Hal itu dikritik oleh Adnan Buyung Nasution dalam disertasi doktoralnya di Universitas Utrecht, Belanda, pada 1992. Dalam disertasi yang kemudian dijadikan buku berjudul Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 itu, Adnan mematahkan mitos kegagalan konstituante dan demokrasi parlementer yang memicu Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit kembali kepada UUD 1945. Hal yang diketengahkan Orba sebagai dalil keampuhan UUD itu karena dianggap ringkas dan supel meski banyak kekurangjelasan penafsiran yang dapat memicu penyalahgunaan oleh penguasa[10].

Dalam pengantar bukunya itu, Adnan menyatakan bahwa kedaulatan yang dipegang oleh negara yang direpresentasikan oleh penguasa merupakan suatu kemunduran dalam kemerdekaan. ” Mengapa hak-hak rakyat Indonesia untuk turut memerintah terus diingkari?,” tuturnya dalam buku itu[11].

4.       PELITA (Pembangunan Lima Tahun)

Pelita boleh dibilang merupakan masterpiece dari era Orba. Seperti pernah ditulis oleh Haidar Baghir dalam sebuah kolom opini di harian Republika (saya kehilangan potongan koran tersebut), ahli perekonomian era Suharto merupakan orang-orang yang memiliki cetak biru tentang ke arah mana kebijakan ekonomi bangsa ini dibawa. Meskipun pernah pula melakukan banyak kesalahan fatal, sebagaimana diungkap dalam buku wartawan senior Ishak Rafick, Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia, para Mafia Barkeley tersebut terbukti memiliki penjabaran yang jelas setiap periodisasinya  tentang perencanaan pembangunan dan berbagai macam proyek. Hal itu terbukti dengan keberhasilan ekonomi Indonesia pada masa Orba. Selama 32 tahun kekuasaan rezim Orba, tercatat terdapat 6 Pelita yang dicanangkan.

PELITA	Orientasi Pembangunan
I 1 April 1969-31 Maret 1974	1.       Peningkatan taraf hidup masyarakat. 2.       Pembangunan pertanian, industri, pertambangan, rehabilitasi, dan perluasan sarana dan prasarana.
II 1 April 1974-31 Maret 1979	1.       Tersedianya kebutuhan sandang dan papan yang memadai 2.       Tersedianya bahan untuk perumahan dan fasilitas lainnya 3.       Terwujudnya sarana dan prasarana yang semakin terdistribusi 4.       Terwujudnya keadaan rakyat yang lebih baik 5.       Tersedianya lapangan kerja bagi rakyat
III 1 April 1979-31 Maret 1984	1.       Pemerataan kebutuhan pokok rakyat pada penyediaan sektor pangan 2.       Pemerataan pendidikan dasar dan peningkatan keahlian di semua bidang 3.       Pemerataan pendapatan dengan mengadakan proyek padat karya guna baru 4.       Pemerataan kesempatan kerja dan usaha dengan transmigrasi 5.       Melibatkan generasi muda dan wanita dalam pembangunan 6.       Menyediakan dana bantuan pembangunan daerah tingkat I dan II 7.       Mengintensifkan kinerja dalam penyedian kesempatan keadilan bagi rakyat
IV 1 April 1984-31 Maret 1989	Terbilang sebagai masa keberhasilan dengan program KB dan swasembada pangan serta pengadaan mesin industri. Namun cenderung berhasil di Jawa saja.
V 1 April 1989-31 Maret 1994	Targetnya awalnya adalah pemacuan produksi pertanian untuk kepentingan ekspor.
VI 1 April 1994-31 Maret 1999	Pembangunan masih menitikberatkan pada pertanian dan industri. Tapi terjadi krisis moneter hebat sehingga pemerintah kemudian jatuh.

Keberhasilan pembangunan Orba sebenarnya cukup gemilang. Contoh saja pada tahun 1984, Indonesia yang awalnya mengimpor beras dalam jumlah besar beralih menjadi negara pengekspor beras. Demikian pula pembangunan dalam bentuk fisik seperti fasitlitas umum, gedung-gedung, dan lain-lain.

Sisi negatif dari pembangunan era Orba adalah ketergantungan yang terlalu sangat kepada kekuatan kapitalis asing, khususnya IMF. Sehingga, ketika AS kolaps, Indonesia turut hancur total. Hal berbeda terjadi sekarang ini. Ketika masa SBY, krisis melanda AS dan Eropa tapi perekonomian tetap tumbuh. Pondasi perekonomian dulu dan sekarang berbeda. Pada masa dulu, likuiditas dan tingkat bunga dikendalikan IMF nyaris sepenuhnya. Sehingga jika terjadi keadaan yang gawat, pemerintah era Orba tidak bisa memprioritaskan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki perekonomian. Melainkan, harus disetujui IMF. Hal ini diperburuk dengan banyaknya konglomerat yang menyimpan uang dalam bentuk dollar. Apalagi ditambah dengan banyaknya KKN yang terjadi. Untuk lebih lengkap, Anda dapat membaca di buku Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia karya Ishak Rafick.

TENTANG PENULIS

Penulis bernama lengkap M Miftahul Firdaus. Lahir di Bojonegoro 11 Juni 1996. Menempuh pendidikan di SDN Sedeng 1 lalu melanjutkan ke SMP Plus Ar Rahmat sekaligus PPM Ar Rahmat. Sekarang penulis melanjutkan di MAN Insan Cendekia Serpong. Blog Penulis :

firdausmiftahulm.blogspot.com

ummahbersatu.blogspot.com

letseeourhistory.blogspot.com

Bibliography

Beech, K. (1971). Not Without the America. Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc.

Benedict R. Anderson, R. T. McVey (1971). A Preliminary Analysis of October 1, 1965, Coup in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Souteast Asia Program.

Hartanto, J. S. (1994). Memahami UUD 1945, P4, GBHN 1993-1998, Waskat. Surabaya: Penerbit Indah.

Magdalia Alfian, dkk. (2003). Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Esis Erlangga.

Tim wartawan Tempo. (2008, Mei 25). Membongkar Mitos Konstituante. Majalah Mingguan Tempo, p. 36.

Tim wartawan Tempo. (2008, Mei 25). Mereka Ulang di Pengucilan. Majalah Mingguan Tempo, p. 43.

Tim wartawan Tempo. (2008, Mei 25). Padi yang Tumbuh Tak Terdengar. Tempo, p. 28.

Wardaya, B. T. (2008). Indonesia Melawan Amerika. Yogyakarta: Galang Press.

---

[1] Keyes Beech, Not Without the America : A Personal History (Garden City, N.Y.: Doubleday & Company, Inc., 1971), hlm. 320. Amerika terlibat Perang Pasifik, Perang Korea, dan Perang Vietnam. Beech adalah seorang reporter Daily News Chicago yang berada di Sumatra selama pemberontakan terhadap pemerintah pusat Indonesia.

[2] Benedict R. Anderson dan Ruth T. McVey, A Preliminary Analysis of October 1, 1965, Coup in Indonesia (Ithaca, N.Y.: Cornell University Southeast Asia Program, 1971)

[3] Magdalia Alfian, dkk., Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Alam (Jakarta : Esis Erlangga, 2003), hlm. 3.

[4] Magdalia Alfian, dkk., Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Alam (Jakarta : Esis Erlangga, 2003), hlm. 6.

[5] Padi yang Tumbuh Tak Terdengar (Majalah Tempo edisi 19-25 Mei 2008, halaman 28). Simak bagaimana perseteruan dengan Sukarno membuat suara Hatta nyaris tak terdengar dan hanya muncul setelah Sukarno lengser, itupun hanya sebentar.

[6] M. Habib Mustopo, dkk., Sejarah SMA Kelas XII Program IPA (Jakarta : Yudistira,2007), hlm. 4.

[7] M. Habib Mustopo, dkk., Sejarah SMA Kelas XII Program IPA (Jakarta : Yudistira,2007), hlm. 6.

[8] Mereka Ulang di Pengucilan (Majalah Tempo edisi 19-25 Mei 2008, hlm. 43, kolom 2.)

[9] Magdalia Alfian, dkk., Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Alam (Jakarta : Esis Erlangga, 2003), hlm. 14.

[10] Lihat : John Surjadi Hartanto, Memahami UUD 1945, P4, GBHN Waskat (Surabaya : Penerbit Indah,1994), hlm.12-13. Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 disertakan sebelum Pembukaan UUD.

[11] Membongkar Mitos Konstituante (Majalah Tempo edisi 19-25 Mei 2008, halaman 36, kolom 1.)

Nabi, Dikenang Jaya, Ditinggal Hampa

Sebuah copy al Quran, yang kemudian diketahui ditulis pada abad kedua belas di Iran timur, dengan tulisan Kufi yang sederhana dan dari masa belakangan, mempunyai kekhasan yang mencolok : seluruh surah ke-112 mengenai pengakuan akan keesaan Allah, ditulis dengan huruf-huruf yang kuat dan jaln-menjalin, dan pada halaman lain, kata-kata Muhammadun rasul Allah, “Muhammad adalah utusan Allah”, seolah dibedakan dari yang lain-lainnya di halaman itu dengan bentuk kaligrafi yang menarik perhatian.

Penulis yang tak dikenal itu telah mengungkapkan, dengan cara yang nyata, kedudukan utama Nabi Muhammad dalam agama Islam. Sesungguhnya bagian yang dipilihnya untuk ditonjolkan adalah bagian kedua dari pernyataan iman kaum Muslim Laa iaaha illa Allah, Muhammadun rasul Allah, “Tidak ada tuhan selain Allah (dan) Muhammad utusan Allah”.

Dalam posisi beliau pada pengakuan keyakinan tersebut, Nabi Muhammad merupakan bagian dari pemegang hak, dengan disebut setelah Allah, sebagai pihak yang menetapkan batas-batas Islam sebagai agama dan karenanya, cara hidup beliau menjadi refleksi kesempurnaan kaum Muslim sekaligus memiliki tempat yang tinggi di antara semua makhluk. Hal itu seperti digambarkan oleh Quran bahwa Allah dan malaikat-malaikat Nya (sebagai makhluk yang selalu taat) memberikan sholawat kepada Nabi dan karenanya, seluruh orang Muslim juga wajib melakukannya.

Dalam suatu artikel mengenai profetologi Ibnu Arabi, Arthur Jeffrey menulis : “Bertahun-tahun yang lalu, mendiang Syaikh Musthafa al Maraghi berkata dalam kunjungannya kepada kawannya, Uskup Anglikan Mesir, bahwa penyebab penghinaan yang paling umum dilakukan oleh orang-orang Kristen kepada kaum Muslim adalah karena mereka sama sekali tidak dapat memahami penghargaan yang sangat tinggi seluruh kaum Muslim kepada pribadi Nabi Muhammad saw.

Ulasan ahli teologi Mesir itu sangat tepat. Kesalahpahaman tentang peranan Nabi Muhammad telah, dan masih stetap, merupakan salah satu penghalang terbesar bagi penghargaan orang-orang Kristen terhadap penafsiran kaum Muslim atas sejarah dan kebudayaan Islam. Sebab, lebih dari tokoh-tokoh sejarah lainnya, Nabi Muhammad adalah tokoh yang dapat membangkitkan rasa takut, keseganan, dan kebencian di dunia Kristen abad pertengahan.

Ketika Dante, dalam karyanya Divine Comedy, “melihat” beliau menanggung hukuman siksaan abadi di dasar neraka terdalam, dia mencoba mengungkapkan perasaan orang-orang Kristen yang tak terhitung jumlahnya pada masa itu yang tidak dapat memahami bagaimana, setelah munculnya agama Kristen, sebuah agama lain dapat muncul di dunia. Sebuah agama yang jauh lebih aktif dan rasional. Sebuah agama yang, tidak seperti Kristen, tidak mengakui hegemoni kependetaan, memberi luang lingkup yang luas kepada sains, dan bahkan memerintahkan pemeluknya untuk menggunakan rasio guna mendukung wahyu agama mereka. Terlebih lagi, secara political, sangat berhasil sehingga umatnya dapat membangun kekuasaan yang sangat luas bahkan meliputi bekas-bekas wilayah Kristen dan dapat membangun peradaban yang gilang-gemilang yang menjadi akar dari terjadinya transfer ilmu dari Arab ke Barat yang menelurkan renaisans yang menjadi kebanggan orang Barat setelah periode kegelapan mereka.

Di Eropa, yang di sana Nabi Muhammad begitu sering dipandang sebagai penyembah berhala atau diubah menjadi Mahound “jiwa kegelapan”, biografi-biografi Nabi telah disimpang-siurkan selama berabad-abad. Hampir tidak ada penilaian negatif yang pernah belum pernah dilontarkan Barat kepada laki-laki yang meluncurkan gerakan agama sekaligus politik dan mungkin juga ekonomi yang paling berhasil di muka bumi ini.

Seiring dengan agresifnya budaya Barat menginfiltrasi ke negeri-negeri Timur paling jauh, seperti Indonesia, dimana mayoritas populasi Muslim tinggal, sikap negatif Barat terhadap diri Nabi sedikit banyak menggoyahkan pemikiran dan mungkun juga keyakinan sebagian kaum Muslim di daerah itu, yang mayoritasnya adalah kaum Muslim awam yang kurang mendapat pelajaran keagamaan.

Kondisi tersebut saat ini juga diperparah dengan sikap skeptis yang mendera banyak orang Muslim saat ini yang terjepit berbagai macam masalah, mulai dari konflik antar jamaah suatu madhab, tingkat ekonomi dan pendidikan yang rata-ratanya masih rendah, diskriminasi oleh masyarakat internasional, hingga perang saudara memperebutkan kekuasaan yang banyak diistilahkan dengan Spring of Arab yang, tentu saja, banyak dipengaruhi dan dicampuri kepentingan-kepenntingan luar negeri negara-negara Barat.

Kondisi seperti itu tentu saja membuat miris karena menggambarkan bagaimana kaum Muslim, yang merupakan bagian kedua atau ketiga terbesar dari populasi dunia, harus menjadi semacam bulan-bulanan bagi kaum lain. Hal itu sebenarnya telah diprediksi oleh Nabi Muhammad sendiri bahwa nanti kaum Muslim akan menjadi ajang rebutan bagi kaum lain karena telah meninggalkan hukum Allah dan rasul-Nya. Sebagaimana disebutkan di awal, kembali menegaskan betapa sentralnya posisi Nabi Muhammad sebagai penyampai pesan dari Allah sekaligus wakilNya untuk menetapkan hukum bagi umat Muslim, juga bagaimana kaum Muslim saat ini begitu lemah karena telah melupakan hal tersebut.

Kerana itulah suatu gerakan untuk kembali kepada ajaran Nabi begitu diperlukan. Karena itu pula, ajaran-ajaran Nabi tidak akan dapat menjadi nilai-nilai yang terus dipegang umat Muslim secara sempurna selama mereka sendiri tidak meneladani cara hidup beliau dan, tentu saja, mencintai pribadi rasul melebihi kecintaan mereka pada pribadi ayah, ibu, atau bahkan pribadi mereka sendiri.

Hal tersebut telah terbukti dengan diadakannya peringatan maulid Nabi untuk pertama kali pada masa pemerintahan Shlahuddin al Ayyubi dimana kaum Muslim telah mengalami pembantaian oleh tentara salib maupun serangan Mongol. Peringatan maulid tersebut terbukti ampuh untuk menggelorakan semangat kaum Muslim untuk hidup sebagaimana Nabi hidup dan, tentu saja, mencintai beliau dalam artain menjadikan semangat beliau untuk menegakkan Islam di masa-masa awal sebagai semangat mereka juga untuk melindungi wilayah kekhalifahan Muslim sekaligus menggentarkan musuh-musuh mereka saat itu, orang-orang Kristen Eropa abad pertengahan yang keras kepala.

Analog dengan apa yang terjadi di era pertengahan, kondisi kaum Muslim saat ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, juga sedang mengalami paceklik nilai-nilai keislaman akibat menjadikan figur-figur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai refleksi hidup. Karenanya, melalui momen maulid kali ini, mari kita ulangi strategi al Ayyubi untuk menjadikan kaum Muslim kembali mencintai figur Nabi dan sekaligus menjadikan beliau sebagai panutan hidup dan dengan demikian, Islam akan kembali jaya sebagaimana masa lampau.